SBY Tak Pantas Disalahkan Terkait Subsidi BBM

SBY dan Jokowi bertemu di Bali 27 Agustus 2014

Sejak lama subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi masalah serius karena jumlahnya terus membengkak. Menurut catatan INDEF, dalam lima tahun terakhir, APBN pincang karena subsidi BBM mencapai 20-40 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat.

Pada Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan, subsidi BBM mencapai Rp363,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan subsidi nonenergi seperti pangan, pupuk, benih, dan lainnya hanya Rp69,9 triliun.

Beberapa orang mengkritik, seolah-olah RAPBN itu akan membebani pemerintahan selanjutnya. Bahkan ada yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikan harga BBM sebelum pemerintahannya berakhir 20 Oktober nanti.

Desakan ini menimbulkan makna bersayap. Di satu sisi, seolah-olah pengritik menilai RAPBN tidak dibuat dengan dengan realitas ekonomi mendatang. Tetapi di sisi lain, sesungguhnya pemerintahan baru nanti tampak ingin mengalihkan beban ke pemerintah SBY terkait beban subsidi BBM.

Seperti disampaikan SBY, menaikan harga BBM saat ini adalah sangat tidak tepat. Kenaikan harga BBM akan menambah beban masyarakat. Harus diingat, pemerintah telah menaikan harga BBM pada 2013. Pada 2014, tarif dasar listrik juga naik secara bertahap. Alasan lain, harga minyak internasional juga cenderung menurun.

Keputusan yang diambil pemerintah SBY seharusnya dihormati oleh pihak manapun. Lebih lanjut, Presiden SBY menegaskan tidak ada niat sama sekali untuk membebani pemerintah baru nanti.

Penyataan SBY itu sangat jelas. Sebuah pemerintahan, termasuk Jokowi-JK harus mengambil risiko dan tantangan yang ada, bukan malah menyalahkan pemerintah sebelumnya.

Sesungguhnya apa yang dilakukan SBY dan Jokowi dengan mengadakan pertemuan di Bali, sangatlah bijaksana. Ini adalah sebuah langkah mulia yang bisa menjadi tradisi di masa mendatang. Pada pertemuan selanjutnya, kedua pihak bisa membahas masalah teknis, termasuk RAPBN 2015. Tiga menteri sudah diutus SBY untuk bertemu dengan Tim Transisi Jokowi-JK.

Saat ini, Bappenas juga tengah memadukan antara program Jokowi-JK dengan program yang sedang dijalankan pemerintah SBY. Beberapa program Jokowi-JK sebenarnya sudah dilaksanakan saat ini meski dengan nama dan konsep yang berbeda. Program Kartu Indonesia Pintar yang digagas Jokowi-JK bisa dipadukan dengan berbagai program pendidikan saat ini, misalnya program Bidikmisi untuk mahasiswa dari keluarga miskin.

Dengan demikian kebijakan SBY yang baik bisa dilanjutkan atau disempurnakan oleh pemerintah mendatang. Langkah ini sangat strategis, saling melengkapi dan saling mendukung.