Senin, 08 September 2014

Kebebasan Pers Harus Dijaga, Kapanpun







Pada 20 Oktober mendatang, Presiden SBY akan menuntaskan masa jabatannya. Salah satu yang menarik dari pemerintahan SBY adalah hubungannya dengan dunia pers yang terkadang turun naik tapi tetap hangat. Ada kalanya, SBY menjadi media darling dengan mendapatkan dukungan luar biasa dari media. Tapi di saat yang lain, media mengkritik SBY dengan sangat pedas.

Keluarga SBY pun kadang merasa "tersudutkan" oleh pemberitaan media massa. Bahkan, sering kali kritik dilakukan tanpa disertai data atau fakta akurat.

Dalam acara peluncuran buku "SBY dan Kebebasan Pers"di Jakarta, Jumat (5/9), Presiden SBY menggambarkan hubungan pemerintah dengan awak media bagaikan "benci tapi rindu". Siapa pun yang jadi Presiden di negara demokrasi akan merasakan suasana seperti itu.

Walau pers sering mengkritik keras, Presiden SBY tidak pernah membenci atau mengambil jarak dengan media massa. Presiden tetap proporsional, tenang dalam setiap pernyataan, namun tetap menampilkan kehangatan.

Bagi Presiden, kritik walaupun terasa sakit, tapi itu ibarat obat, yang bila diminum dalam dosis tepat, justru bisa menyembuhkan penyakit. Dengan kritikan pers, kata Presiden, ia bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kritikan pers juga menjadi semacam "penyaluran" terhadap berbagai ketidakpuasan masyarakat.

Kemampuan SBY dalam menciptakan hubungan hangat dengan pers turut membangun sebuah kebebasan pers tanpa rasa takut untuk menyampaikan pendapat. Suasana kebebasan itu juga dirasakan masyarakat, seperti tampak dalam demonstrasi yang meramaikan kehidupan demokrasi.

Di bawah kepemimpinan SBY, pers Indonesia benar-benar menikmati kebebasan. Hal itu terjadi karena Presiden dan negara tidak pernah mencampuri urusan kebebasan pers. Mereka yang merasa dirugikan oleh pers bisa menyampaikan keberatan dengan prosedur yang benar, bukan dengan memaksakan kehendak.

Pendekatan hukum terhadap konflik pers dan masyarakat menjadi tradisi yang baik dan perlu dipertahankan.
Sikap positif Presiden SBY terlihat dari tidak adanya teguran langsung kepada media meski pers mengkritik secara keras. Bahwa SBY menyampaikan pendapat tentang peran pers yang benar, hal itu bida dinilai wajar. Biasanya, SBY menyampaikan kritik balik kepada pers ketika memperingati Hari Pers.

Jacob Oetama, pendiri Kompas bahkan menilai kemerdekaan pers selama sepuluh tahun terakhir lebih bagus dibandingkan dengan era-era sebelumnya, meskipun tentu saja belum ideal.

Pada mulanya -2004 lalu - SBY tampil sebagai "media darling".  Dalam perjalanan waktu, SBY terus menjadi sasaran kritik media. Namun, Presiden menanggapi kritik itu sebagai sebuah dinamika kehidupan Negara demokrasi.


Presiden SBY paham betul, bahwa seperti halnya demokrasi, kebebasan pers juga perlu dirawat dan dimekarkan. Hubungan seperti inilah yang akan dicatat dan dikenang dalam sejarah perjalanan pers Nasional. Biarpun Presiden SBY tidak lagi memerintah, tetapi gaya dan cara pembawaan diri  terhadap insan pers, akan tetap dikenang.  

Pers yang kritis dan konstruktif harus dipertahankan di pemerintah Jokowi-JK. Seperti dikatakan SBY, kini pemegang kekuasaan telah menyebar, baik presiden, parlemen, pers, dan penegak hukum. Presiden mengingatkan insan pers agar terus mampu menyerimbangkan antara kebebasan dan kekuasaan.

Rihad Wiranto (dimuat di Jurnal Nasional halaman 2, 9 September 2014)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar