Buat rakyat biasa, khususnya orang miskin, langkah ini selalu tidak adil. Mengapa?
Pertama, kenaikan harga BBM selalu berimbas kepada kenaikan harga barang-barang. Dampak kenaikan ini akan berbeda terhadap kalangan menengah dan miskin.
Kalangan menengah, pegawai pedagang, supervisor, manajer, dan seterusnya bisa menyesuaikan pemasukan dengan segera. Pegawai negeri dan swasta umumny akan mendapat kenaikan gaji. Pedagang bisa menaikan harga dan mengurangi biayan, seperti melakukan PHK.
Sementara orang miskin akan mendapat getah dengan sulitnya melakukan penyesuaian. Mereka tak mempunyai akses untuk meningkatkan pendapatan, sementara harga harga naik. Ini juga terjadi terhadap pegawai gaji tetap di perusahaan kecil. Bahkan mereka bisa dipecat.
Intinya, orang di kelas bawah akan menderita dengan kenaikan harga BBM.
Kedua, pemerintah cenderung ingin menaikan harga dengan tujuan mendapatkan uang di APBN yang besar. Dalam bahasa anggaran, itu disebutkan sebagai penghematan. Dari sisi lain, itu adalah uang kas yang besar dan bisa dipakai untuk kepentingan apa saja.
Itulah sebabnya, PDIP, yang mendukung Jokowi, sekarang pasti menginginkan kenaikan harga BBM. Padahal partai ini dulu menolak keras. Sudah terbayang akan banyak uang masuk ke APBN dan Presiden Jokowi bisa menggunakan dengan berbagai tujuan.
Jokowi mengatakan uang itu akan dipakai untuk membantu petani, nelayan, pedagang kecil dan seterusnya. Apakah akan menjadi kenyataan, itulah pertanyaannya. Itu perlu bukti kemudian.
Pada sesi awal, tentu tidak mudah Jokowi untuk menaikan harga BBM, karena partai oposisi di DPR lebih besar dibandingkan pendukung pemerintah. Tapi situasi ini bisa berubah seketika, mengingat uang triliunan akan menarik minat bukan saja kepada partai pendukung Jokowi tapi juga partai-partai lain.
Pada tingkat praktis, suara anggota DPR bisa berubah jika ada "konpensasi" seperti gaji naik, tambahan fasilitas, atau disediakan anggaran khusus untuk kegiatan mereka terutama dana yang bisa diperuntukan kepada konstituen.
Lobi-lobi akan menentukan arah suara DPR.
Ketiga, kenaikan harga BBM selalu memunculkan pertanyaan, apakah itu adil bagi negara dengan jumlah orang miskin yang besar? Sangat menjadi tidak adil jika harga BBM dilepas sesuai harga pasar yang berarti kita membeli bensin sama mahalnya dengan penduduk negara maju. Sedangkan pendapatan mereka berlipat-lipat dibandingkan kebanyakan rakyat kita.
Di Amerika satu galon harga bensin USD 3,9 atau satu liter sekitar Rp11 ribu. Tapi pendapatan per kapitanya USD 53 ribu atau di atas Rp530 juta per tahun. Untuk mudahnya, jika satu keluarga 4 orang per keluarga maka pendapatan per tahun lebih dari Rp2 miliar. Per bulan sekitar Rp180 juta. Angka itu saya hitung secara kasar karena kurs berubah-ubah.
Jika demikian adanya, harga bensin sangat murah di Amerika dibandikan pendapatan mereka. Mengapa kita harus membayar dengan harga yang sama dengan warga Amerika? Mengapa subsidi BBM selalu dianggap dosa padahal itu dipakai untuk rakyat sendiri.
Keempat, pandangan negatif terhadap sibsidi seringkali menyesatkan. Subsidi adalah alat politik perdagangan yang lazim. Pada jaman sekarang, negara Barat yang ekonominya kuat akan cenderung menekan negara berkembang untuk melepas subsidi khususnya di bidang pertanian.
Mereka akan kesulitan memasukan produksi pertanian mereka ke negara berkembang, karena sulit bersaing akibat produk lokal lebih murah. Akibat tekanan Barat melalui WTO, pemerintah cenderung tidak mati-matian memberi subsidi kepada petani yang mengakibatkan produk pertanian menjadi mahal. Jadi sangat ironis negara penggemar tempe seperti Indonesia malah mengimpor kedelai di atas 60 persen dari kebutuhan.
Kelima, meski demikian, subsidi memang bisa menjadi racun, jika salah sasaran. Seperti subsidi BBM yang dinikmati pemilik mobil.
Tapi masalahnya, kalangan menengaha, pemilik mobil, adalah urat nadi ekonomi dan politik suatu negara. Setiap pemerintah akan hati-hati mengusik kepentingan kalangan menengah.
Bensin yang murah juga sebenarnya memiliki dampak positif tidak langsung terhadap perekonomian. Kalangan menengah yang menikmati bensin murah memiliki uang lebih untuk belanja barang dan jasa sekunder seperti fashion dan pariwisata. Tempat wisata sangat ramai akhir pekan dan kalangan menengah menghamburkan uang mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja. Banyak tenaga kerja merasakan limpahan uang dari kalangan menengah ini.
Tapi dampak positif yang diharapkan dari kalangan menengah ini memang tidak selalu terjadi. Kalangan kaya dan sangat kaya sayangnya akan banyak menghabiskan uang untuk memburu barang impor. Inilah malapetaka subsidi yang sesungguhnya. Kecenderungan menggunakan produk impor akan menjadikan subsidi BBM yang mereka terima sebagai racun ekonomi.
Keenam, berbagai gambaran di atas menghasilkan kesimpulan bahwa subsidi harus diarahkan secara cermat. Sasaran harus tepat dengan jumlah yang tepat.
Menaikan harga BBM dengan cara lama akan menciptakan ketidak adilan bagi si miskin. Rencana untuk menaikan BBM harus menggunakan mekanisme baru yang memungkinkan orang kaya tidak menikmati subsidi dan orang miskin akan terbantu dari penghematan subsidi.
Cara yang pernah akan dicoba tapi tidak terlaksana adalah memaksa pemilih mobil membayar BBM non subsidi. Sementara motor boleh menggunakan bensin dengan subsidi dalam jumlah tertentu.
Idealnya, ada mekanisme yang memungkinkan BBM bersubsidi hanya untuk orang miskin. Tapi mekanismenya terlalu rumit sepertinya sulit dilaksanakan.
Intinya, jika Jokowi menaikan harga BBM dengan cara lama, maka itu berarti tidak ada kreativitas. Tantangannya, kreativitas penerapan kebijakan menjadi kunci.
Dulu para petinggi PDIP menyatakan bisa membuat industri minyak jadi efisien tanpa menaikan harga BBM. Coba tunjukkan, Pak Joko, bisa nggak?
Rihad Wiranto
